Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merilis 3 paket kebijakan ekonomi untuk menggenjot perekonomian Indonesia yang tengah lesu. Bank Indonesia (BI) pun tak mau ketinggalan, otoritas moneter ini mengeluarkan 5 paket kebijakan untuk memperkuat rupiah.

Ampuhkan paket kebijakan ekonomi ini menggenjot kinerja pasar saham Indonesia?

“Paket kebijakan pemerintah secara normatif bagus tapi secara particularly kurang, jadi masih sifatnya normatif, untuk jangka panjang, sementara jangka pendek tidak terlalu berpengaruh,” kata Analis PT First Asia Capital David Setyanto saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Dia menjelaskan, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun BI bersifat jangka panjang sehingga dampaknya belum terasa dalam jangka pendek.

“Paketnya bagus tapi kelemahan pemerintah itu biasanya implikasinya lambat, aturan CPO untuk biodiesel itu sudah sejak 2 tahun lalu, yang dikatakan bagus asalkan dijalankan, seperti pelonggaran LTV belum di-accept semuanya, berharap implementasi cepat,” tegas dia.

David mengungkapkan, saat ini yang dibutuhkan investor adalah kebijakan yang bersifat jangka pendek.

Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus tertekan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ikut terseret.

“Dolar AS masih belum pasti, masalahnya kebijakan pemerintah fiskal ketat, pajak digenjot, subsidi dicabut, itu harusnya infrastruktur baik, sampai Agustus penyerapan anggaran baru 41%, ini menjadi masalah, untuk genjot pendapatan bagus, spending kurang,” sebut dia.

Apalagi, ujar David, ketidakpastian bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan tingkat suku bunganya membuat pasar dalam negeri bimbang. Akibatnya, rupiah terus tertekan.

“Masalah dolar AS tren sulit ditebak, di satu sisi AS cukup baik, tapi Indonesia lemah, angka Rp 14.300 masih bisa tinggi lagi,” katanya.

David pesimistis jika paket kebijakan Jokowi akan mampu mengangkat IHSG ke arah lebih baik. Skenario pesismistis pun dipatok di level 4.000 di akhir tahun.

“Bagaimana emiten-emiten untuk meng-adjust, tidak bisa dihindari, tinggal bagaimana ketahanannya. Jadi jangan diharapkan tahun depan lebih baik. Kita prepare for the worst,” katanya.

Meski demikian, lanjut David, ada dorongan sentimen positif di pasar modal. Kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait aturan baru autorejection memberikan katalis positif.

“Seperti autoreject itu langsung diterapkan jadi kerasa, kalau kebijakan pemerintah itu sifatnya jangka menengah dan panjang, kecuali BI intervensi, kayak buyback itu sebenarnya bagus, tapi kenapa ditolak,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Analis dari Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Haryajid Ramelan menambahkan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) dinilai lebih efektif. Pasalnya, kebijakan ini langsung menyentuh industri keuangan.

“Kebijakan Agus Marto ke mikro, mengena ke industri jasa keuangan, ini pas banget kena ke perbankan dan pasar modal. Kalau Pak Darmin lebih luas lagi, ke masyarakat,” tandasnya.

sumber : detik.com