Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir produk ilegal mematikan produsen dalam negeri termasuk produsen garmen atau pakaian jadi. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) membenarkan hal tersebut.

“Banjir pakaian bekas impor illegal mematikan industri kecil menengah (IKM) yang orientasi pasarnya 100% lokal. Itu sudah pasti mati, nggak bisa bersaing harga,” ungkap Ernovian G Ismy, Sekjen API dihubungi detikFinance, Senin (12/10/2015)

Menurut Ernov, banjir impor pakaian, apalagi bekas, tidak hanya soal daya saing produk lokal, melainkan ancaman kesehatan dan harga diri bangsa.

“Ini pakaian bekas, kita nggak tahu bebas penyakit atau nggak dari negara asal. Ini soal harga diri bangsa. Produk-produk ini datang dari negara-negara 4 musim. Musim berganti, mereka buang pakaian ke mana yang mudah masuknya. Kalau di ASEAN yang mudah masuk ya Indonesia,” ujarnya.

Peredaran pakaian impor bekas bukanlah hal baru. Meski sudah lama dibuat aturan yang melarang peredarannya, produk impor pakaian bekas tetap saja masuk RI.

“Ini sudah lama sekali beredar. Tahun 1998 saja sudah pernah dibuat aturan yang melarang peredaran pakaian bekas impor ilegal. Ada aturannya, jadi memang jelas dilarang peredarannya. Kalau ditemukan produk itu beredar yang bisa ditindak,” kata Ernov.

Pasar produk pakaian bekas impor ilegal ini menguasai 15% pasar dan perkiraan nilainya pada 2014 mencapai Rp 29 triliun.

“Angka pastinya saya kurang paham. Kalau market-nya, produk pakaian bekas impor itu sekitar 15%. Nilainya tahun 2014 perkiraan sekitar Rp 29 triliun. Ini ada dua macam yaitu pakaian betul—betul bekas dan pakaian yang ditolak ekspor gagal tembus suatu negara atau reject,” ujar Ernov.

Selain pakaian bekas, muncul tren pakaian reject atau pakaian yang ditolak ekspor masuk negara tujuan. Akhirnya mencari pasar yang mudah ditenbus untuk menjajakan barang tersebut.

“Tahun 2011 mulai marak pakaian reject. Bekas dan reject kalo nggak ada surat-surat bukti impor ya ini sama-sama ilegal,” tambahnya.

Menurutnya, aturan sudah jelas melarang, petugas pun sudah ada. Tinggal bagaimana pengawasan peredarannya diperketat.

Kerja sama antara pemerintah dengan instansi terkait dalam fungsi pengawasan harus diperketat. Tindakan yang semestinya diambil, lanjut Ernov, bukan menangkap dan menindak pedagang pengecer.

“Tapi cek mulai dari penjual akhir itu rantainya bagaimana. Cek ambil barang dari mana. Apakah distributor itu punya surat masuk, bayar bea masuk, faktur pajaknya. Telusuri dari mulai pengecer, agen, distributor hingga barang masuk dari mana,” tegasnya.

 

Sumber: Detik.com