Equityworld futures-Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah tahun 2015, terungkap bahwa ada kelebihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3,19 triliun yang masuk ke penerimaan PT Pertamina (Persero).

BPK meminta Pertamina dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, segera menyelesaikan adanya kelebihan subsidi itu dalam waktu 60 hari.

Kelebihan subsidi ini harus dikembalikan. Opsinya adalah dikompensasi untuk subsidi BBM tahun berikutnya atau uangnya dikembalikan ke kas negara.

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, akan menindaklanjuti temuan BPK itu agar tidak timbul kerugian negara. Sudirman berjanji segera melakukan klarifikasi terhadap adanya kelebihan subsidi BBM tahun 2015.

“Semua temuan BPK tentu kita perhatikan dan kita follow up. Nanti klarifikasi pasti diperlukan,” kata Sudirman kepada detikFinance di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Penyelesaian masalah kelebihan subsidi ini, apakah akan dikompensasi untuk subsidi BBM tahun berikutnya atau dikembalikan dalam bentuk uang ke kas negara, akan didiskusikan dengan Pertamina terlebih dahulu.

“Saya kira Pertamina akan mengkompensasikannya dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Pertamina mengklaim bahwa sebenarnya pihaknya masih nombok meski subsidi solar kelebihan Rp 3,19 triliun. Sebab, ada kerugian sebesar Rp 15 triliun dari penjualan premium.

VP Corporate Communicaton Pertamina, Wianda Pusponegoro menjelaskan, kerugian tersebut muncul karena Pertamina tidak bisa menjual premium dengan harga pasaran.

Harga premium yang ditetapkan pemerintah, menurut Wianda, terlalu rendah sehingga ada ‘opportunity lost’, yaitu potensi pendapatan yang harusnya bisa diperoleh Pertamina tapi akhirnya tidak bisa didapat.

Misalkan premium sebenarnya masih bisa laku dijual dengan harga Rp 7.000/liter, tapi pemerintah menetapkan harga premium sebesar Rp 6.600/liter, maka ada opportunity lost sebesar Rp 400/liter yang harusnya bisa dikantongi Pertamina. Walau secara riil tidak rugi, tapi ada kerugian karena opportunity lost.

“Kerugian Rp 15 triliun didasarkan pada keekonomian yang mengacu pada formula, adapun harga premium yang diberlakukan sesuai ketetapan pemerintah,” papar Wianda kepada detikFinance, pekan lalu.

 

 

Sumber: Detik.com