Jakarta -Hari ini Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio bersama jajaran direksi BEI menyambangi Komisi XI DPR. Di depan anggota DPR, Tito mengeluhkan panjangnya tahapan yang harus dilalui BUMN untuk bisa listing di bursa.

Menurut Tito, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyulitkan perusahaan-perusahaan milik negara untuk go public. Sejak keluarnya tersebut 12 tahun lalu, hanya 8 BUMN yang sahamnya dilepas di publik. Sebelum adanya UU ini, 13 BUMN sudah listing di bursa.

Berdasarkan UU 19/2003, setidaknya terdapat 25 tahap sebelum BUMN dapat melakukan permohonan listing di otoritas bursa. ‎25 tahapan tersebut memakan waktu sampai bertahun-tahun. PT Semen Baturaja ‎misalnya, butuh 5 tahun 6 bulan hingga akhirnya bisa listing di bursa.

Berikut 25 tahapan yang harus dilalui BUMN sebelum dapat melakukan permohonan listing di otoritas bursa berdasarkan UU 19/2003, sebagaimana dirangkum oleh detikFinance dari data BEI:

1‎. Usulan rencana privatisasi
2. Diusulkan dalam RAPBN (maksimal 31 Mei untuk saham negara atau 31 Desember untuk saham baru)
3. RAPBN disetujui oleh DPR
4. Kementerian BUMN merancang program tahunan privatisasi
5. Kementerian BUMN menyusun daftar persero, metode privatisasi, jenis, dan rentangan saham
6. Rancangan diterima Deputi Kementerian BUMN
7. Ditanggapi (maksimal 7 hari kerja)
8. Penetapan Program Tahunan Privatisasi oleh Menteri BUMN
9. ‎Disampaikan ke Komite Privatisasi dan Menteri Keuangan
10. Arahan Komite Privatisasi dan Rekomendasi Menteri Keuangan
11. Perubahan terkait arahan dan/atau rekomendasi
12. Pemberitahuan ke Direksi Persero
13. Sosialisasi oleh Persero
14. ‎Konsultasi ke DPR
15. Dikeluarkan Surat Rekomendasi dari DPR
16. Pembuatan PP (Peraturan Pemerintah) Privatisasi Persero
17. RUPS Persero
18. Pembentukan Tim Privatisasi oleh Kementerian BUMN
19. Penyusunan kerangka acuan seleksi
20. ‎Pengumuman seleksi lembaga dan profesi penunjang
21. Penyampaian dokumen pra-kualifikasi di Kementerian BUMN
22. Verifikasi oleh Kementerian BUMN
23. Pemberitahuan lolos pra-kualifikasi
24. Hasil seleksi diusulkan ke Menteri BUMN
25. Menteri BUMN menetapkan hasil seleksi
26. Setelah 25 tahap ini, barulah proses Initial Public Offering (IPO) bisa dilakukan

Tito menyayangkan terlalu panjangnya tahapan ini. Sebab, kenyataan telah membuktikan bahwa privatisasi membuat pengelolaan BUMN lebih baik, lebih transparan, dan nilainya melonjak sampai berkali-kali lipat. Bank BRI contohnya, kapitalisasi pasarnya saat baru IPO hanya Rp 10,19 triliun, kini sudah naik sampai 2.224% menjadi Rp 236,9 triliun.

“Fakta memperlihatkan bahwa BUMN yang diprivatisasi baik langsung melalui pasar modal dan cara lainnya mempunyai hasil kerja yang relatif lebih baik dibanding yang masih dikelola penuh birokrasi,” papar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Karena itu, Tito berharap DPR mau merevisi UU 19/2003 agar BUMN bisa lebih mudah go public. ‎”Kalau UU ini direvisi, proses untuk listing bagi BUMN harus dipermudah,” tutupnya.

 

Sumber: Detik.com