Equityworld Futures -Saat ini masih banyak negara anggota Food and Agriculture (FAO) yang kurang serius dalam menangani penangkapan ikan secara ilegal alias illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing.
Salah satunya, banyak negara yang merupakan ‘flag state countries’ (negara bendera) yang malah menjadikan diri mereka sebagai ‘flag of convenience countries’.Praktek-praktek ‘flag of convenience’ masih terus terjadi sehingga mendorong terjadinya IUU Fishing. 

Karena itu, FAO sebagai badan PBB sebaiknya menjadikan hal ini sebagai masalah serius yang bisa menghambat pemberantasan IUU Fishing.

 

Praktek-praktek FOC biasanya diajukan pemilik kapal kepada negara lain yang mengeluarkan izin bendera kapal untuk menghindari biaya atau peraturan ketat di negara pemilik

“Sudah saatnya FAO lebih keras terhadap negara-negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai

‘flag state countries’ dan menjadikan diri mereka sebagai ‘flag of convenience countries,” kata Mas Achmad Santosa, salah satu delegasi Indonesia di sela-sela sidang ke-32 Committee of Fisheries (COFI) yang digelar FAO di Roma, Italia, Rabu (13/7/2016).

Menurut pria yang disebut Ota ini, berbagai pedoman untuk menegakkan prinsip tanggung jawab

‘flag state’ sebagaimana diatur UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) sudah diterbitkan oleh FAO.

Antara lain masalah ini diatur dal am FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries pasal 7 (1995) dan FAO Voluntary Guidelines for Flag State Performance (2015).

“Tapi praktik flag of convenience (FOC) tetap berlangsung.

Sebaiknya FAO bekerja sama dengan Interpol dan UNODC melakukan identifikasi kasus-kasus FOC ini,” kata Ota.

Praktek FOC, kata Ota, biasanya dilakukan oleh kapal-kapal yang terlibat IUU Fishing dengan dua modus.

Pertama, pemilik kapal menggunakan bendera negara tertentu, tetapi negara bendera tersebut tidak pernah mengeluarkannya. Sebagai contoh, ini terjadi dalam kasus FV Viking yang mengibarkan bendera Nigeria.

Modus kedua, negara-negara yang menjadi ‘flag state country’

memang sengaja memfasilitasi registrasi kapal-kapal yang melakukan IUU Fishing itu.

“Modus kedua ini yang sudah harus dilakukan pressure secara internasional.

Peran FAO bersama UNODC dan Interpol menjadi penting untuk membuat pemain FOC menjadi jera.

Mekanisme 3 lembaga ini penting mengingat International Tribunal Law of The Sea (ITLOS) pun masih belum membuktikan efektivitasnya dalam mengadili kasus-kasus FOC ini,” ujar penasihat Menteri Kelautan Indonesia ini.

Berdasarkan pengalaman Indonesia pada saat melakukan penanganan kapal-kapal eks asing,

banyak ditemukan kapal-kapal dengan FOC. “Oleh karena itu,

 

Sumber : detik.com

Equityworld futures

Simpan