Equityworld Futures – Sebuah video adanya oknum ormas yang meminta jatah untuk mengelola parkir minimarket di Kota Bekasi, tersebar viral di media sosial. Ormas tersebut bahkan dibekali ‘surat tugas’ dari Bappeda Kota Bekasi.

Dirangkum detikcom, video viral itu direkam di depan minimarket di Jalan Narogong, Bantargebang, Bekasi pada 23 Oktober 2019. Dalam video itu, Kepala Bappeda Bekasi Aan Suhanda meminta pihak minimarket bekerja sama dengan ormas dalam hal pengelolaan parkir.

“Pada intinya saya hadir di sini mewakili wali kota. Kami hadir di sini ingin menyampaikan, kami tahu bahwa tuntutan aliansi kami sudah baca bersama Pak Wali Kota. Kita bicara bukan ke belakang, bahwa dinyatakan Alfamart semua se-Kota Bekasi ada 606 titik Alfamart, Indomaret dan Alfamidi dan pada hari ini sesuai UU 28 No 2009 dan Perda No 10 Tahun 2019 bahwa Alfamart, Indomaret, Alfamidi itu sudah termasuk kategori pajak, tidak lagi retribusi, kontribusi (tetapi) wajib pajak. Sudah kita golongkan NPWD se-Kota Bekasi. Cuma sekarang untuk pengelolaan tergantung pemilik Indomaret, Alfamart, saya harap ada kerja sama antara Alfamidi, Alfamart, Indomaret bekerja sama apakah itu dengan ormas, saya harap ada kerja sama dengan ormas tinggal kita tanya sekarang, Indomaret sini bersedia atau tidak,” kata Aan dalam rekaman video seperti dilihat detikcom, Senin (4/11/2019).
Kapolres Metro Bekasi Kombes Indarto pun buka suara. Indarto menyebutkan, video itu muncul setelah sebelumnya ada penolakan dari minimarket kepada ormas yang hendak memungut retribusi parkir di minimarket tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu itu ada orang, kebetulan ada anggota ormas, tapi dia sebetulnya mendapatkan surat tugas dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi) untuk narik parkir di lahan di titik itu, di pom bensin itu, dengan dasar surat itu, dia datang ke Alfamart. (Pihak) Alfamart karena merasa belum ada sosialisasi atau yang cukup dari pemkot dia bingung kan,” ujar Indarto saat dihubungi.

Namun, ‘surat tugas’ yang dibawa oleh oknum ormas tersebut masa berlakunya sudah kedaluwarsa pada September 2019. Hal itu menimbulkan percekcokan antara pihak ormas dengan pihak minimarket. Pihak kepolisian menengahi kejadian itu.

“(Ormas) ditolak, di sana sempat cekcok, terus ditengahin lah, oleh polisi. Prinsipnya ‘kamu nggak boleh, apalagi surat tugasnya itu sudah habis September, itu kan Oktober, jadi nggak boleh’,” ujar Indarto.

Setelah ditengahi polisi, pihak ormas memanggil massa lebih banyak dan berdemo di sekitar Jalan Raya Narogong. Ormas, pihak minimarket, dan Pemkot Bekasi pun berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan retribusi parkir.

“Nah selesai itu, baru mereka keluar untuk memberitahukan hasil musyawarah audiensi kepada massa, habis itu massa pulang. Ya itu pas direkam itu pada saat dia jelasin ke massa. Jadi gitu ceritanya,” ujarnya.

Dari hasil musyawarah, Indarto menjelaskan pihak ormas meminta seluruh minimarket di Bekasi harus bekerja sama dengan ormas terkait persoalan retribusi parkir.

“Jadi video itu adalah permintaan aspirasi mereka agar parkir-parkir itu yang mau dibuat itu, yang untuk menaikkan PAD itu nariknya itu dilibatkan lah pemberdayaan masyarakat, yaitu ormas. Tapi bukan preman, kayak juru parkir yang lain, yang dikasih tugas oleh pemkot untuk narik parkir gitu lah. Jadi bukan masuk ke kantongnya ormas. Permintaan mereka, libatkan kami lah biar kami ada kerjaan, tapi itu resmi gitu,” ujar Indarto.

Equityworld Futures