Equityworld Futures

Kinerja Presiden Joko Widodo disoroti, Ia dinilai masih belum fokus menjawab janji-janji

kampanyenya dan membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Partai Gerindra sebagai parpol yang berada di luar pemerintahan meminta Jokowi segera memperbaiki sistem pemerintahannya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai Jokowi beberapa kali membuat keputusan yang cenderung tergesa-gesa.

Salah satunya soal penunjukan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar.

“Sebelum keputusan diambil presiden, presiden harus membuat SOP, harus membuat suatu sistem.

Kuncinya pada sistem. Ada mekanisme, ada prosedur, ada pengawasan ada evaluasi.
Kalau itu semua dilaksanakan saya kira nggak akan terjadi kasus Arcandra,
kasus itu sangat mudah. Itu bisa dicek cuma hitungan menit kok,” jelas Riza saat dihubungi, Jumat (26/8/2016).

Riza menilai, memilih Arcandra yang hanya bertugas 20 hari adalah bentuk kecorobohan pemerintah.

Presiden perlu melibatkan unsur dalam mengambil kebijakan, meski pada akhirnya keputusan akhir mutlak ada di tangan presiden.

“Itu ada kecerobohan karena ingin cepat dapat orang bagus maka semua itu apa apa harus melalui sistem.

Semua boleh usul, tapi usul itu kan dimasukkan dalam suatu sistem di situ ada keranjang sistem lalu disortir.
Presiden harus melibatkan BIN, ada KPK, ada PPATK dalam penunjukan pembantunya, bukan hanya menteri,” urai Wakil Ketua Komisi II itu.

Ia kemudian membandingkan kinerja Jokowi kinerja dengan kinerja presiden terdahulu.

Jokowi dinilai masih belum bisa membangun sistem yang kokoh dalam menjalankan roda pemerintahannya.

“Kalau zaman Pak Harto dulu, jangankan menteri, dirjen, direktur semuanya ada mekanismenya.

Sebaiknya Jokowi membangun sistem yang baik, sistem ini setelah reformasi sepertinya kebablasan,” kata dia.

“Kemudian Ibu Mega, Ibu Mega ternyata memerintah nggak sampai 2 tahun berapa banyak undang-undang yang bisa diproduksi. Ibu mega membangun sistem melalui mekanisme, regulasi.

Regulasi apa itu produk perundang undangan. Produk perundang undangan itu produk pemerintah dan DPR tapi yang harus dominan itu pemerintah seperti jaman Mega pemerintah itu dominan,
percepatan dan produksi UU itu yang terbanyak dalam sejarah,” paparnya.
sumber : detik.com