Jakarta -Maskapai penerbangan Asia Pasifik atau Association of Asia Pasific Airlines (AAPA), menggelar pertemuan tahunan di Bali. Maskapai dalam negeri masih harus banyak berbenah jika ingin bersaing dengan pemain Asia Pasifik.

Menurut Ketua Masyarakat Hukum Udara (MHU) Indonesia, Andre Rahadian, industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik diperkirakan terus meningkat ke depannya.

Berdasarkan data IATA, saat ini trafik transportasi udara tersebar hampir sama rata di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik. Namun di tahun 2030 komposisi ini diprediksi berubah menjadi 25% di Amerika Utara, 25% di Eropa, dan 50% di Asia Pasifik.

“Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi para pelaku indutri transportasi udara, termasuk Indonesia. Jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari 45 juta saat ini menjadi 135 juta pada tahun 2030. Pertumbuhan kelas menengah dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan akan menjadikan transportasi udara semakin dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2015).

Apalagi, kata Andre, saat ini rasio antara pengguna jasa transportasi udara dengan jumlah penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, dan Australia. Indonesia memiliki jumlah penduduk 250 juta, tetapi trafik penumpang pesawat baru mencapai 80 juta.

“Namun hadirnya peluang ini juga diikuti dengan berbagai tantangan yang masih harus dihadapi industri penerbangan nasional, mulai dari lambatnya pengembangan infrastruktur transportasi udara nasional yang berdampak pada inefisiensi operasional penerbangan hingga pertumbuhan makro ekonomi Indonesia yang tidak sesuai ekspektasi,” ujar pria lulusan Boston University ini.

Selain itu, kata ayah dua anak ini, melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar AS juga berpengaruh terhadap meningkatnya beban maskapai, mengingat hampir 70% pengeluaran perusahaan, mulai dari biaya operasi, perawatan, leasing, hingga asuransi pesawat dibayarkan dalam mata uang dolar AS, sementara pendapatan didapat dalam mata uang Rupiah.

Ditambah industri penerbangan nasional saat ini juga masih dibayangi oleh kondisi force majeure, seperti dampak asap kebakaran lahan dan erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia, yang berpengaruh pada hilangnya potensi pendapatan maskapai akibat ribuan pembatalan operasional penerbangan.

“Secara industri kita juga masih menghadapi beberapa isu krusial, terutama dalam skala nasional. Sejumlah kebijakan yang ada masih membebani airline, antara lain penerapan harga avtur di Indonesia yang lebih tinggi 12% dibandingkan beberapa negara ASEAN, padahal komponen biaya avtur merupakan komponen biaya tertinggi, yaitu sekitar 40-50% dari total biaya,” kata anggota ILUNI tersebut.

Tantangan lain, kata dia, kebijakan bea masuk dan PPN untuk impor spare parts pesawat. Perawatan dan perbaikan pesawat merupakan aktivitas utama maskapai dalam menjamin keselamatan penerbangan yang optimal, dan komponen biayanya mencapai 10% dari total biaya.

Beberapa negara ASEAN memberlakukan pembebasan bea masuk atau penerapan tarif 0%, sehingga airline nasional tidak berada di playing field yang sama dengan airline ASEAN lain.

Di sisi lain, maskapai juga dibebani dengan kebijakan PPN untuk operating lease pesawat yang total komponennya mencapai 15-20% dari total biaya, kenaikan tarif airport, PSC, dan AirNav, sementara tarif penerbangan domestik dibatasi oleh peraturan.

“Kondisi-kondisi tersebut tentu berdampak langsung pada inefisiensi biaya operasional perusahaan penerbangan nasional, sehingga semakin membebani maskapai yang secara karakteristik industrinya memiliki profitabilitas yang rendah dan sensitif terhadap kenaikan elemen biaya atau restriksi terhadap pendapatan,” kata penulis buku Pembiayaan Pesawat Udara, Teori dan Praktek tersebut.

Menurutnya dalam kondisi seperti ini, diperlukan sinergi dari berbagai stakeholders untuk menelaah kembali kebijakan-kebijakan yang ada dan membangun kerangka yang lebih baik bagi kemajuan industri hingga tercipta industri penerbangan yang efisien, terutama di tengah-tengah iklim industri yang kian kompetitif.

Dengan segala potensi yang ada –pertumbuhan kelas menengah dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan dukungan konektivitas, serta berbagai tantangan yang dihadapi, maka tidak hanya perusahaan penerbangan yang dituntut untuk efisien, tetapi juga industri penerbangan yang mencakup regulator, operator bandara, dan sektor-sektor pendukung lainnya.\

sumber : detik.com