Equityworld futures-Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Janner Purba ternyata pernah dua kali diberi sanksi oleh Komisi Yudisial (KY). Tapi karier Ketua PN Kepahiang itu tetap moncer dan tengah dipromosikan jadi Ketua PN Kisaran, Sumatera Utara.

“Berbagai kasus belakangan kembali membuktikan bahwa reformasi di peradilan kita memang belum menyentuh masalah dasarnya, yaitu soal integritas,” kata juru bicara KY Farid Wajdi saat berbincang dengan detikcom, Jumat (27/5/2016).

“Sekaligus membuktikan bahwa beban manajerial di MA dalam banyak aspek memang sudah overload, khususnya pengawasan,” imbuhnya.

Menurut Farid, pengadilan seharusnya berkonsentrasi penuh pada kewenangan justisial (memeriksa, mengadili, dan memutus perkara), bukan penyelenggaraan peradilan pada tafsir yang terlalu luas.

“Maka beginilah akibatnya,” sesal Farid.

Yang paling pertama dibutuhkan dalam perbaikan peradilan adalah itikad baik serta keterbukaan dari MA untuk mau most welcome bersama banyak pihak membenahi institusinya. Selanjutnya yang juga harus dipahami adalah adanya pergeseran konsep, dari yang mulanya “one roof system” mutlak kepada “shared responsibility” dalam hal pengelolaan manajemen hakim.

“Agar beban berat serta potensi untuk abuse lantaran monopoli pengelolaan hakim yang hanya terpusat di satu institusi bisa diatasi,” ujar Farid.

KY juga menyesalkan kasus seperti Janner yang telah diberi sanksi tetapi kariernya tetap moncer. Sebab urgensi rekomendasi mengikat KY kepada dalam rangka menguatkan peran KY dalam mengawasi perilaku hakim.

“Bahwa terkait rekomendasi mengikat itu lebih dibutuhkan untuk sanksi sedang dan ringan karena yang berat sudah ada Majelis Kehormatan Hakim (MKH),” kata Farid.

Ke depan, MA seharusnya langsung mengamini setiap rekomendasi KY terkait hakim nakal. Sanksi langsung dijatuhkan serta merta, tanpa menawarnya lagi.

“KY bisa jadi mengadopsi konsep DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-red) yaitu melalui rekomendasi yang bersifat mengikat sehingga apa pun yang keluar dari KY dan dinyatakan pelanggaran kode etik maka harus ditindaklanjuti MA,” harap Farid.

 

Sumber: Detik.com