Jakarta -Drama rencana pembangunan kereta cepat akhirnya anti klimaks, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang diajukan Jepang dan China, karena alasan bakal memakai APBN. Jauh sebelum kedua negara ini mati-matian mengajukan proposal, banyak peristiawa yang melatarbelakanginya.

Gagasan adanya kereta cepat sudah ada sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2012, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), sudah menginisiasi proyek ini dengan studi yang komprehensif.

Pasca pemerintahan berganti ke Presiden Jokowi, keinginan mempunyai kereta cepat muncul lagi. Kali ini datang langsung dari Presiden Jokowi, yang waktu itu bersemangat agar Indonesia bisa punya kereta cepat. Bahkan Jokowi pernah menyampaikan, agar Indonesia tak kalah cepat dengan negara tetangga yang juga sedang menyiapkan kereta cepat.

Cerita awalnya ketika pada 9 November 2014, saat kunjungan kerja ke China, Jokowi berkesempatan menjajal kereta cepat dari Beijing menuju Tianjin 120 km, Tiongkok, untuk melihat pelabuhan dan pusat pembangkit listrik.

Sekilas soal kereta cepat Beijing-Tianjin, kereta ini diberi nama China Railway High-speed (CRH). Kereta cepat CRH ini mampu melesat dengan kecepatan 300 km per jam. Jokowi cukup kagum dengan kereta cepat China.

Berselang satu bulan, negara tetangga Singapura dan Malaysia, pada 13 Desember 2014 mengumumkan persiapan pembangunan kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura. Kuala Lumpur-Singapore high-speed rail link (HSR) 340 km, pada waktu itu dimulai triwulan III-2015. Proyek bernilai miliaran ringgit ini akan menghubungkan dua kota tersebut sepanjang 340 km.

Kereta Cepat Singapura-Kuala Lumpur disebut sebagai infrastruktur kereta cepat paling ambisius, dan yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan kereta cepat ini akan memangkas waktu perjalanan kedua negara tetangga tersebut dari sekitar 6 jam menjadi hanya 90 menit saja. Jaringan kereta ini bukan hanya menciptakan konektivitas yang berdampak pada ekonomi kedua negara, namun juga mengurangi kemacetan.

Berselang beberapa hari pasca pengumuman Singapura dan Malaysia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berkunjung ke Singapura bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong. Jokowi mendapat informasi langsung dari PM Lee soal rencana Singapura membangun kereta cepat.

“Saya tanya pada PM Lee (Hsien Loong) di Singapura. Dia mau bangun kereta api cepat dari Singapura ke Kuala Lumpur. Kalau ini (infrastruktur) tidak dilakukan cepat, maka daya saing akan lemah dan orang akan pindah,” kata Jokowi Selasa (16/12/2014).

Pada 23 April 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno sempat menyampaikan soal komitmen China membantu Indonesia membangun infrastruktur termasuk kereta cepat. Menurut Rini, keterlibatan China dalam membantu pendanaan dan teknologi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan sangat positif. Perbankan China berkomitmen memberikan pinjaman hingga US$ 50 miliar dari China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), termasuk untuk proyek kereta cepat.

Saat itu juga muncul informasi BUMN konstruksi bersama perusahaan-perusahaan China membentuk konsorsium bersama, terkait studi poyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari BUMN Indonesia dipimpin oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), sedangkan dari China dipimpin oleh China Railway.

Anggota konsorsium BUMN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung antara lain Jasa Marga, PTPN VIII, INKA, dan LEN Industri. Sedangkan anggota konsorsium dari China antara lain China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, China Railway Signal an

Tak lama setelah itu, Presiden Jokowi kembali mengungkapkan soal rencananya memboyong kereta cepat ke Tanah Air. Ia menegaskan, Indonesia harus berani memulai pembangunan infrastruktur masa depan sejak dini. Kereta cepat selama ini identik hanya di negara maju antara lain Jerman, China, dan Jepang.

“Kita harapkan tahun ini juga akan dimulai pembangunan kereta cepat. Tapi tak usah saya sebutkan jalurnya yang mana. Ini masalah konektivitas,” jelas Jokowi (28/4/2015)

“Jadi kalau kita tidak berani memulai itu. Kapan pun itu nggak akan bisa kita mulai,” kata Jokowi saat peluncuran program 1 juta rumah di Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015)

Menurut Jokowi, Indonesia harus mampu memiliki kereta cepat untuk menunjang konektivitas antar wilayah. Pada waktu itu, Jokowi masih merahasiakan jalur kereta cepat yang akan dibangun, hingga akhirnya kini diketahui bahwa yang akan dibangun rute Jakarta-Bandung.

“Kita nggak mau kalah, Insya Allah tahun ini kita juga mulai bangun kereta cepat di Indonesia. Saya minta doa restu dari masyarakat sekalian Insya Allah tahun ini dimulai. Tahun ini dimulai juga di Indonesia. Dari mana ke mana, rahasia,” katanya.

Pada pertengahan Juni 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno meneken perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 520 triliun.

“Saya katakan kepada BOC (Bank of China) Aviation tadi, saya juga kemarin baru saja dari Beijing. Kami sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan US$ 40 miliar dari China Development Bank dan ICBC,” kata Rini.

Tanda keseriusan pemerintah ini langsung disambar oleh Jepang. Bahkan pemerintah membuka kesempatan pada negara-negara lain untuk ikut bersaing memenangkan proyek bergengsi senilai Rp 78-87 triliun ini.

Kemudian Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2015 – Tim Penilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Perpres itu mengamanatkan paling telat 31 Agustus 2015 sudah ada nama pemenang proyek. Pengumuman sempat ditunda dua kali, pada akhirnya kemarin (3/9/2015) Presiden Jokowi secara tak langsung menolak proposal China dan Jepang, karena alasan tawaran keduanya memakai APBN.

Jokowi ingin proyek kereta cepat tak memakai APBN karena anggaran negara akan difokuskan pada proyek kereta luar Jawa. Proyek kereta cepat diserahkan kepada BUMN dengan skema business to business (b to b) tanpa jaminan dari pemerintah.

Apakah ini jadi titik akhir ambisi Jokowi punya kereta cepat yang bisa melesat bak peluru di Indonesia? Kita tunggu saja.

 

Sumber: Detik.com