Jakarta -Seretnya serapan anggaran pemerintah daerah (Pemda) membuat uang negara di daerah sebanyak ratusan triliun rupiah menganggur. Salah satu faktor penyebabnya karena rendahnya serapan anggaran, akibat ada kekhawatiran pemda dalam menyerap anggaran.

Rendahnya serapan ini, merupakan buntut ketakutan Pemda membuat program inisiatif yang kreatif dari pemda karena takut dikriminalisasi, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan jaminan.

Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teguh Dartanto mengatakan, ketakutan Pemda menyerap anggaran cukup beralasan, mengingat jaminan pemerintah pusat lewat surat edaran Jokowi belum sampai ke Polda hingga Polres setempat.

“Di level nasional saja imbauan presiden tidak terlalu didengar Kapolri. Makanya bupati gubernur itu kurang yakin, ini beneran nggak sih. Polri saja belum jamin secara resmi, apalagi Kapolda hingga Kapolres, tentu kalau mau buat program kreatif bisa ditangkap,” jelas Teguh dalam diskusi Senator Kita, di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Teguh mengungkapkan, daripada terus mendorong-dorong Pemda menghabiskan dana transfer yang diendapkan di BPD, lebih baik pemerintah pusat menganggap kondisi saat ini sebagai pelajaran, dan memaksimalkan sisa angaran di awal tahun depan.

“Kalau suruh gelontorin anggaran dalam waktu 3 bulan itu bahaya. Harus hati-hati, buat program bagus takut dipidana, akhirnya didorong-dorong terus hanya dihabiskan buat program yang tidak banyak manfaatnya, seperti seminar atau diklat. Itu kan yang paling gampang buat Pemda kalau mau aman,” paparnya.

Senada dengan Teguh, Guru Besar Bidang Pertanian Bustanul Arifin mengatakan, menghabiskan anggaran di 3 bulan terakhir juga tidak banyak membantu pertumbuhan ekonomi jika perencanaan programnya kurang jelas.

Teguh mengusulkan, sisa anggaran Pemda sebaiknya dipakai untuk program yang sifatnya riil dan sektoral, serta dapat langsung dirasakan manfaatnya. Salah satunya,dengan menggelontorkan sisa APBD untuk membeli komoditas perkebunan petani.

“Harga karet dan sawit kan lagi parah-parahnya. Kaya karet alam anjlok karena yang sintesis juga turun setelah minyak dunia turun. Pakai dana yang nganggur buat beli karet di petani, semacam buffer. Sekarang pohon-pohon karet nggak disadap karena buruh sadap lebih mahal dari karetnya,” kata Bustanul.

“Uang di Pemda ambil buat stabilisasi harga. Jadi negara ini bisa hadir buat petani pas lagi sulit. Kalau kakao dan kopi masih stabil, daripada di push-push pemda habiskan anggaran, lebih baik pakai uangnya beli komoditas. Terutama Pemda yang jadi sentra-sentra perkebunan,” tambahnya.

Sebelumnya banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang ditransfer ke pemerintah daerah menganggur di bank-bank pembangunan daerah (BPD). Per Juni, nilainya mencapai Rp 273,5 triliun.

sumber : detik.com