Equityworld Futures – Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Penulis Buku Irono Negeri Beras. Intervensi Harga Pangan

RAMADAN kurang beberapa hari lagi.

Biasanya, menjelang dan saat Ramadan, harga-harga pangan naik tinggi.

Harga pangan melejit seolah menjadi rutinitas dan ritual.

Tak ingin itu kembali terjadi, jauh-jauh hari pemerintah–lewat Kementerian Perdagangan—mengatur harga pangan.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini pemerintah mengintervensi harga pangan secara langsung lewat penetapan harga.

Intervensi terbatas dilakukan pada tiga komoditas, yaitu gula, minyak goreng, dan daging beku.

Cakupan kebijakan ini terbatas pada pasar ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Pengusaha ritel anggota Aprindo wajib menjual gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, dan daging beku sesuai harga eceran tertinggi (HET) masing-masing Rp12.500/kg, Rp11.000 per liter, dan Rp80.000/kg.

Kewajiban itu berlangsung 5 bulan, mulai 10 April hingga 10 September 2017.

Pemerintah memilih intervensi harga di ritel karena dua hal.

Pertama, rantai pasok di ritel modern sederhana dan pendek.

Kedua, semua perusahaan berizin dan terdaftar resmi sehingga datanya lengkap.

Kalau mereka membandel, pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk memberi hukuman.

Karena itu, ketika diajak berdialog dan diminta menyepakati tingkat keuntungan wajar, mereka boleh dibilang tidak melawan.

Gula misalnya, disepakati harga jual dari produsen dan distributor dalam kemasan 1 kg Rp11.900 dan dalam kemasan 50 kg Rp10.900/kg.

Artinya, saat dijual di ritel modern dengan HET Rp12.500/ kg keuntungan peritel antara Rp600 hingga Rp1.600/kg atau 5% hingga 12,8%.

Sementara daging beku impor dari distributor Rp75.000/kg. Jika dijual di ritel modern dengan HET Rp85.000/kg, keuntungan peritel Rp5.000/kg (5,8%).

Pengaturan ini patut diapresiasi. Lewat intervensi harga pemerintah menandai telah hadir sebagai wasit.

Selama ini elastisitas transmisi harga pangan terlalu rendah. Sistem rantai pasok pangan juga tidak efisien.

Biaya transaksi rantai pasok pangan amat tinggi. Ujung-ujungnya, balas jasa tidak dinikmati oleh mereka yang berjasa besar, yakni produsen.

Intervensi harga oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur ulang ”bagi-bagi kue” keuntungan yang selama ini banyak dinikmati pedagang, tengkulak, dan free rider.

Di satu sisi, penetapan HET akan membuat harga terkendali.

Harapannya, inflasi yang didorong folatilitas harga pangan bisa ditekan.

Harus diakui, kinerja pengendalian inflasi pemerintah memang kian baik.

Dalam tiga tahun terakhir, inflasi terus menurun, dari 8,36% (2014) menjadi 3,35% (2015) dan 3,02% pada 2016.

Namun bila dilihat dari sumbernya, pengendalian inflasi masih menyisakan pekerjaan rumah.

Inflasi yang rendah disumbang terkendalinya kelompok harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan inflasi inti.

Sebaliknya, inflasi banyak didorong harga pangan (volatile foods).

Ini tercermin dari sumbangan inflasi pangan yang semakin besar.

Pada 2014, sumbangan pangan (bahan pangan, serta pangan olahan dan tembakau) baru 40,31% dari inflasi 8,36%.

Namun, pada 2015 andil pangan terhadap inflasi naik jadi 61,19% dari inflasi nasional sebesar 3,35%, dan naik lagi menjadi 70,1% dari inflasi 3,01% pada 2016.

 

 

 

 

Equityworld Futures