Jakarta -Panitia Seleksi (Pansel) Calon Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan akan bekerja maksimal memilih kandidat terbaik.

Selain melangsungkan beberapa tes hingga penetapan persyaratan, Pansel juga akan menggandeng lembaga negara seperti Pusat Pelaporan dan Anlisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Badan Intelejen Negara (BIN) untuk mengecek rekam jejak peserta.

“Ada fase validasi yang melibatkan lembaga terkait untuk mengecek background,” kata Ketua Pansel BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Wahab Bangkona saat Press Conference di Gedung Badan PPSDM Kesehatan, Jalan Hang Jebat 3 Blok F, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2015).

Proses validasi ini dilakukan sebelum Pansel menentukan nama-nama kandidat yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tidak di awal, tapi di fase akhir. Di awal cukup SKCK dari Kepolisian,” ujarnya.

Selain dengan skema itu, Pansel dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bakal mendengarkan masukan dari publik karena nama-nama kandidat yang lolos pada setiap tahap, akan diumumkan ke masyarakat.

“Hasil administratif diumumkan, nanti ada ruang bagi masyarakat untuk tanggapi hasil itu. Ini semacam melakukan deteksi dini, termasuk telah diatur dengan kerjasama penelusuran,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Pansel BPJS Kesehatan, Suartini Hadad menjelaskan kandidat bisa datang dari kalangan manapun. Direksi dan Dewan Pengawas BPJS saat ini juga diperkenankan mendaftar, sepanjang memenuhi prasyarat usia antara 40 tahun sampai 60 tahun.

Namun, Pansel tidak akan membuka pintu untuk meloloskan kandidat yang memiliki latar belakang partai politik. “Nggak boleh pengurus partai,” tegasnya.