Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai ketentuan perjalanan dinas pemerintah perlu ditinjau kembali. Ia menuturkan, pengalamannya perjalanan dinas selama ini kurang memuaskan karena keterbatasan anggaran.

“Ya ada masalah belanja barang dan SPD (Surat Perjalanan Dinas). Ya memang ini masalah komplain semua rakyat ini. Dari tingkat menteri sampai bawah,” kata Luhut dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di AKN IV, di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Ia menceritakan, ketika ia dinas, hotel yang disediakan dengan anggaran instansinya kurang memuaskan.