Jakarta -Mega proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt banyak menarik minat investor swasta. Sayangnya, belum sampai membangun pembangkit, swasta sudah dihadapkan dengan sulitnya pembembasan lahan.

“Dari sisi swasta sebagai pelaksana, kendala pertama memang lahan, kedua kepastian bahan bakar. Lahan memang kendala nomor satu. Kaitannya dengan kepastian tata laksana hukum untuk pembebasan lahan. PLTU Batang menjadi bukti kasus. Kalau berhasil, kita bisa banyak berharap ke pemerintah,” ungkap Suryanto Prakoso, Chief Operating Officer (COO) Independent Power Producer (IPP) Sewatama, ditemui di Hall Dewan Pers, Minggu (13/9/2015).

Ia mengatakan rekan swasta mendukung target pemerintah memenuhi kebutuhan konsumsi listrik hingga 5 tahun mendatang.

“Kebutuhan harus kita kejar. Histori sebelum-sebelumnya tidak terimplementasi sesuai yang diinginkan, kita petakan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai selesai 5 tahun pemerintahan Jokowi bisa lebih buruk dari sebelumnya. Saya sepakat harus mengejar kebutuhan,” tegasnya.

Bicara target, menurut Suryanto, betul pemerintah harus pasang target tinggi. Apalagi melihat konsumsi listrik masyarakat RI per kapita masih kala dibanding Malaysia dan Thailand.

“Kita konsumsinya baru 700 megawatt hour/kapita/tahun. Thailand sudah 2.600 megawatt hour/kapita/tahun. Malaysia udah hampir 4.000 megawatt hour/kapita/tahun. Kita harus pasang target setinggi mungkin,” jelasnya.

Ia melihat, secara umum kemampuan partisipan (swasta) yang ada seharusnya bisa mencapai target 35.000 MW. “Regulasi sudah sangat diperhatikan. Dari 35.000 MW banyak yang terdiri dari extension. Dua belas gigawatt itu kan extension,” tambahnya.

Potensi yang dilirik swasta yaitu listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT). Target 2025 bauran listrik nasional, EBT punya porsi 25%. Artinya ada 8.700 megawatt bersumber dari energi baru terbarukan.

“8.700 megawatt itu banyak sumber yang potensial. Geothermal, hydro dan angin. Angin ini yang potensinya besar tapi belum digarap,” tutur Suryanto.

Jika pemerintah ingin proyek 35.000 megawatt tercapai. Usulan yang disampaikan swasta yaitu kepastian regulasi sejak mereka menanamkan modal hingga beroperasinya proyek.

“Betul, swasta butuh kepastian arahan dan kepastian regulasi. Kepastian tidak hanya saat membangun. Tapi juga setelah terbangun nantinya,” tandasnya.

sumber : detik.com