Begini Cara OJK Mudahkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM
Equityworld Futures

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi adanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kehadiran tim ini untuk memudahkan UMKM mendapat akses pembiayaan.

“TPAKD ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk membuat terobosan,

dengan cara bersama-sama mengidentifikasi kondisi yang ada di daerah, permasalahan yang dihadapi, sektor-sektor usaha yang potensial untuk dibiayai,
dan tentunya upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,

ujar Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti

S. Soetiono dalam sambutannya pada acara pengukuhan TPAKD Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Denpasar, Senin (27/06/16).

Dengan dibentuknya TPAKD, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mendukung pembangunan perekonomian di daerah melalui perluasan percepatan akses keuangan.

Salah satunya adalah TPAKD di Provinsi Bali yang telah diresmikan hari ini.

Ada berbagai program kerja prioritas yang telah disusun oleh TPAKD Provinsi Bali saat ini, diantaranya:

1. Pemberian polis dan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang bekerjasama

dengan Jasindo (20% premi dibayar oleh petani dan 80% oleh pemerintah)
2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, saat ini oleh BNI, BPD Bali dan Perbarindo
3. Simpanan Pelajar (Simpel) yang ditujukan untuk edukasi keuangan dan mendorong budaya menabung sejak dini.
Saat ini sudah dilakukan 100.000 aktivasi Simpel oleh BPD Bali dan Bank Perkreditan Rakyat se-Bali.

Selain program prioritas di atas, TPAKD Bali juga memiliki program lainnya yang segera akan dilaksanakan setelah terbentuknya tim ini,

seperti program pelayanan dan pengembangan usaha perikanan,
program 100 desa wisata dan mendorong kemampuan peningkatan usaha produktif kelompok penerima Program Bedah Rumah.

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta mengatakan saat ini pemerintah sudah siap memfasilitasi segala program yang telah dibentuk dalam roadmap TPAKD Bali

dengan melalukan koordinasi ke berbagai dinas terkait program yang ada.

“Tinggal koordinasinya perlu dilakukan secara lebih intensif ke kabupaten/kota.

Karena tim ini kan baru terbentuk di provinsi bali.
Sehingga perlu diaplikasikan ke kabupaten/kota,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Inklusi Keuangan


Detik.com