Equityworld – Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno tidak menampik adanya silang pernyataan di internal partainya.

Jelasnya, sebahagian kader partai tetap belum dapat menerima apabila partai berlambang banteng itu memutuskan buat mengusung Ahok di Pilkada 2017 akan datang.

“Ya ini sektor dari dinamika internal, biasa itu pro & kontra,” papar Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senin (22/8/2016).

Disaat ditanya soal dukungan terhadap Ahok tersebut, dirinya cuma mengungkapkan bahwa partainya ketika ini lebih konsentrasi ke petahana & kinerja, pun aspirasi penduduk.

Equityworld: Hendrawan mengakui waktu ini partainya tengah menanti momentum yg tepat buat deklarasi Ahok-Djarot.

“Bila butuh hitung wetonnya primbonnya. Jika aku sih lebih tidak sedikit dipengaruhi hal apa ketika itu momentum politiknya apa,” tukasnya.

Hri ini sidang pertama gugatan UU Pilkada yg mengajukan Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama digelar di Mahkamah Konstitusi.

Ahok menghadiri sidang mula-mula uji materi Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada, tidak dengan didampingi oleh kuasa hukum.

“Supaya lebih irit,” tutur Ahok di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (22/8/2016), menjawab pertanyaan kenapa dirinya tak didampingi oleh kuasa hukum.

Baca: JK: Presiden Bisa Beri Kewarganegaraan untuk Arcandra dengan Konsultasi DPR

Kendati begitu, Ahok menuturkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan tim buat sidang lanjutan permohonan pengujian UU Nomer 10 Th 2016 di MK (Mahkamah Konstitusi).

“Nanti terhadap sidang seterusnya kami panggil ahli tata negeri buat menolong menafsirkan apakah yg aku tujuan itu di terima atau tak,” ucap Ahok sebelum memasuki tempat sidang.

Equityworld: Ahok Hadiri Sidang Gugatan UU Pilkada Tanpa Kuasa Hukum

Juru berkata Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono serta menyatakan bahwa dalam permohonannya, Ahok ajukan permohonan tidak dengan didampingi kuasa hukum.

“Dalam permohonannya, beliau sendiri saja tanda tangan selaku pemohon,” terang Fajar.

Dalam permohonannya, Ahok menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yg berbunyi : “Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Wali Kota & Wakil Wali Kota, yg mencalonkan kembali kepada daerah yg sama, sewaktu periode kampanye mesti memenuhi keputusan : a. menjalani cuti diluar tanggungan negeri; & b. dilarang memanfaatkan media yg terkait bersama jabatannya”.

Ahok beralasan bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada bakal ditafsirkan bahwa sewaktu musim kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku petinggi publik, Pemohon mempunyai tanggung jawab pada warga Propinsi DKI Jakarta utk menentukan acara unggulan DKI Jakarta terlaksana, termasuk juga proses penganggarannya.

Ahok berpendapat ketentutan tersebut selayaknya ditafsirakan bahwa cuti sewaktu kampanye ialah hak yg bersifat opsional.

Dgn begitu Pemohon sanggup pilih utk tak memakai cuti tersebut & konsentrasi bekerja menata DKI Jakarta serasi dgn tanggung jawab Pemohon sama seperti dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Buat itu Ahok meminta Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat (3) tersebut yakni tidak sesuai bersama UUD 1945 & tak memiliki kemampuan hukum mengikat, sepanjang tak dimaknai bahwa cuti sama seperti termuat dalam materi muatan pasal tersebut yakni hak yg bersifat opsional dari Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Wali Kota & Wakil Wali Kota, yg mencalonkan kembali terhadap daerah yg sama.

Maka jikalau hak cuti tersebut tak diperlukan oleh Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, Wali Kota & Wakil Wali Kota yg mencalonkan kembali kepada daerah yg sama, sehingga yg bersangkutan tak diperbolehkan turut pula dalam kampanye pemilihan kepala daerah.