Equityworld futures – Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna terbukti bersalah melakukan

tindak pidana korupsi dan menjadi makelar kasus di lembaga hukum tertinggi Indonesia. Salah satu orang penting di MA tersebut divonis 9 tahun penjara.

Andri terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi secara bersama-sama.

Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan,
” ujar majelis hakim yang diketuai hakim John Halasan Butar Butar saat membacakan putusan di PN Tipikor,
Jl Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakpus, Kamis (25/8/2016).

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 13 tahun penjara. Hal ini diberikan karena tindak pidana

Andri tak hanya korupsi namun juga melakukan tindak gratifikasi.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan perbuatan Andri tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Selain itu terdakwa mencoreng nama lembaga tinggi negara, yaitu Mahkamah Agung,” kata hakim. Selama mendengarkan

vonis, Andri tampak tenang sambil sesekali menunduk. Tak tampak raut kesedihan atas putusan yang baru saja dia terima.

Atas putusan tersebut, Andri melalui kuasa hukumnya menyatakan akan berpikir dahulu. Jaksa Penuntut Umum juga akan pikir-pikir dahulu.

Kasubdit Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi dan menjadi makelar kasus di lembaga hukum tertinggi Indonesia. Salah satu orang penting di MA tersebut divonis 9 tahun penjara.

Andri terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi secara bersama-sama.

Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan,
” ujar majelis hakim yang diketuai hakim John Halasan Butar Butar saat membacakan putusan di PN Tipikor,
Jl Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakpus, Kamis (25/8/2016).

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 13 tahun penjara. Hal ini diberikan karena tindak pidana

Andri tak hanya korupsi namun juga melakukan tindak gratifikasi.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan perbuatan Andri tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

sumber : detik.com