Jakarta -Pemerintah masih mempersiapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) bagi orang Indonesia yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri.

Wacana kebijakan ini sebenarnya sejak beberapa bulan yang lalu. Namun belum dapat direalisasikan, karena banyak persoalan legal administrasi yang dibenahi. Pemerintah pun mengakui bahwa kebijakan pengampunan pajak ini harus disusun sangat hati-hati.

“Ini karena potensinya ada, maka dicoba dibuat kerangka legalnya. Tapi kalau dibilang hati-hati betul, ya iya. Kalau nggak hati-hati bagaimana,” tegas Menko Perekonomian Darmin Nasution, di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Darmin mengatakan, pemerintah tidak ingin ada persoalan yang kemudian di luar dari konteks kebijakan. Sehingga menimbulkan isu-isu yang tidak tepat. Pemerintah sekarang akan melibatkan semua unsur dalam pengambilan kebijakan.

“‎Kalau yang di luar negeri itu bawa uangnya ke dalam. Itu juga akan apa-apa, sudah janganlah persoalkan dulu,” imbuhnya.

‎Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, kebijakan tersebut sudah masuk ke dalam ranah legislatif untuk penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU). Menurutnya aturan tax amnesty harus dibuat sekuat mungkin agar menarik bagi pemilik dana.

“Oleh karena itu saya yakinkan pada dirjen pajak itu tax amesti harus kuat. untuk mem-back up semua data yang setelah tax amensty ini datanya harus lengkap, profil per industri,” jelas Mardiasmo pada kesempatan yang sama.

Kekuatan utama, kata Mardiasmo adalah dari data.‎ Sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah bekerjasama dengan berbagai instansi untuk kelengkapan data. Kemudian juga dengan kalangan dunia usaha yang dimungkinkan memiliki dana dengan jumlah besar tersebut.

“Kita harus punya data base, baik orang pribadi atau badan. Pidana pajak atau pidana umum juga kena? Kita pidana pajak aja. Namanya saja tax amnesty karena itu berkaitan dengan para pengusaha yang sampai saat ini belum mebayar pajak dengan benar,” pungkasnya.

 

Sumber: Detik.com