Equityworld futures-Pemkot Bandung akan melayangkan somasi kepada Yayasan Margasatwa Tamansari, pengelola Kebun Binatang Bandung untuk menyelesaikan masalah sewa lahan yang belum dibayar. Berdasarkan catatan Pemkot, yayasan itu menunggak sewa lahan 14 hektare sejak 2007 yang mencapai belasan miliar rupiah.

“Kami sudah merapatkan dengan tim hukum Unpad dan kabag hukum, jadi disimpulkan memang harus dilakukan proses hukum yang namanya somasi untuk menyelesaikan masalah terkait sewa dan diduga terlanggar,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Jumat (27/5/2016).

Di mana, kata Emil, ada aturan yang menyebutkan pihak penyewa lahan kalau akan menyewakan lahannya lagi harus lapor dan izin kepada pemilik lahan, yaitu Pemkot Bandung.

“Hari selasa ini dilayangkan oleh DPKAD (Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah). Mudah-mudahan selesai di level somasi tidak sampai ke pengadilan,” harap Emil.

Selama masa somasi, dimukinkan ada musyawarah antara kedua belah pihak. “Somasi tiga kali biasanya,” tegasnya.

Menurut Emil ada tiga dasar mengapa langkah somasi ditempuh. Pertama, tunggakan sewa lahan bertahun-tahun. Kedua, keberadaan pihak ketiga yang menyewa tanpa lapor dan ketiga soal status yayasan.

“Yayasan itu tidak boleh menjadi kekayaan individu. Kami selaku pemilik aset, hubungan kerjanya sebetulnya sama siapa. Karena ada laporan masalah yayasan dan pribadi tidak jelas. Kalau yayasan sistem keuangannya harus ikut undang-undang,” tegas Emil.

Kasus Kebun Binayang Bandung mencuat setelah kematian gajah Yani pertengahan Juni lalu. Beberapa pekan sebelum kematian Yani, muncul gerakan petisi online soal penyelamatan Kebun Binatang Bandung. Taman margasatwa ini dianggap kondisinya jauh dari layak. Banyak kandang binatang yang sudah rusak.

 

Sumber: Detik.com