Equityworld Futures – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengadakan rakor membahas lumbung pangan dengan sejumlah

kepala daerah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo.

Dalam rapat itu, Mentan Amran menugaskan kepala daerah untuk meningkatkan produksi di daerah tertinggal sehingga bisa mengekspor ke negara tetangga.

Di jalur perbatasan rentan adanya perdagangan impor seludupan melalui jalur tikus.

Hal ini juga menuntut pihak Pemerintah Daerah yang berada di wilayah perbatasan untuk proaktif menutup jalur tikus dan memberantas penyelundupan impor pangan ilegal.
Namun, Amran mengatakan penggunaan impor ilegal lewat jalur tikus bisa dilawan dengan menaikkan produksi.

“Jadi kan ada jalur tikus nih aku sampaikan ditutup dengan produksi bukan ditutup dengan pagar,

” ujar Amran, di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2016).

Bila produksi meningkat maka inflasi di daerah perbatasan itu akan terjaga dan kelebihannya bisa diekspor ke negara tetangga.

Amran mengatakan, jika pasokan telah aman, warga di daerah perbatasan bisa ekspor hanya dengan naik sepeda saja karena berbatasan darat dengan daerah tersebut.

“Perkirakan mungkin tahun depan sekitar 20.000 hektar dan itu lebih dari cukup untuk menyuplai negara tetangga,

Timor Leste, kita pasti pemenang (pasokan) kenapa karena kita menanam di pinggiran jadi mengangkut nggak usah pakai kapal
laut, cukup dengan sepeda, selesai. Itu sudah ekspor namanya memanfaatkan keunggulan geografis kita, kita manfaatkan keunggulan kita,” kata Amran.

Tentunya untuk mengekspor warga harus melalui pos karantina yang dibuat Kementan di daerah perbatasan.

Pos karantina ada di setiap pintu lintas batas negara yang bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor ke negara tetangga
serta memproteksi Indonesia dari risiko penyebaran penyakit tumbuhan dan hewan serta melindungi kekayaan hayati nasional.

Nantinya di pos tersebut ada penambahan petugas pos karantina dari Kementan. Oleh karena itu, ekspor tersebut tidak

dilakukan secara illegal karena melalui pengecekan pos karantina.
Nantinya di pos tersebut ada penambahan petugas pos karantina dari Kementan. Oleh karena itu, ekspor tersebut tidak
dilakukan secara illegal karena melalui pengecekan pos karantina.


sumber : detik.com