Jakarta -PT Pertamina (Persero) sudah selesai melakukan audit terhadap anak perusahaannya, Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Audit pertama dilakukan oleh auditor asal Australia, Kordamenta, adalah memerikasa pengadaan BBM selama 3 tahun terakhir.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Wisnuntoro mengatakan, pihaknya juga membuka kemungkinan kembali mengaudit transaksi Petral selama 10 tahun terakhir, jika ditemukan banyak praktek kolusi selama audit pertama.

“Kita anggap (audit pertama) sebagai permulaan. Kalau ada temuan dan bisa dikembangkan jadi 10 tahun bisa, kita siap,” ungkap Wisnuntoro dalam diskusi ‘Energi Kita’ di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2015).

Namun untuk melakukan audit lanjutan hingga 10 tahun terakhir, lanjutnya, Pertamina menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah sebagai pemegang saham.

“Kan belum terang apa dulu pas Petral lebih jelek atau bagus. Yang pasti, potret kita ada kerugian selama 3 tahun itu. Apakah akan di-trace kembali 10 tahun ke belakang itu kita serahkan ke pemegang saham,” jelas Wisnuntoro.

Meski ada efisiensi setelah Petral dibekukan, Wisnuntoro enggan menyebut ada pejabat yang ikut bermain dalam proses pengadaan BBM, sebelum diambil alih divisi Integrated Supply Chain (ISC).

“Ada ketidakefisienan dalam 3 tahun. Tapi saya tak bisa bilang itu (ada oknum pejabat), ini audit khusus sekali,” katanya.

Direktur Institute for Development and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan, seharusnya penelusuran kejanggalan dalam pengadaan BBM di Petral dilakukan hingga 10 tahun ke belakang, bukan 3 tahun.

“Pertamina itu bawahnya menteri, Pertamina manut saja apa yang maunya pemerintah. Nah selama ini kenapa selama 10 tahun terakhir kalau ada yang salah dengan Petral, tapi tidak ada upaya serius menuntaskan,” ujar Enny.

Menurut Enny, audit yang dilakukan dengan penulusuran yang dilakukan dari tahun 2012-2015 saja, sudah menemukan banyak ketidakefisienan dalam pembelian BBM. Apalagi audit dilakukan hingga 10 tahun ke belakang.

“Ini (audit) hanya bisa dilakikan kalau ada endorsement (sokongan) pemerintah. Makin panjang auditnya, makin banyak yang resah,” tutupnya.

sumber : detik.com