Equityworld Futures – Susunan hak angket KPK sudah terbentuk dengan politikus Partai Golkar Agun Gunandjar sebagai ketua. Profil Anggota Pansus Angket KPK

 

Ada lima fraksi yang sudah mengirimkan utusannya.

Pemilihan pimpinan pansus digelar pada Rabu (7/5) kemarin dan berlangsung tertutup.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon.

Fadli membuka rapat dengan mengumumkan anggota yang hadir sudah kuorum.

Adapun anggota Pansus Angket KPK sejauh ini adalah:

PDIP

1. Masinton Pasaribu

Dapil : DKI Jakarta.
Anggota DPR periode 2014-2019, bertugas di Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Kepolisian.
6 Oktober 2015- Mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Masinton mendukung KPK dibubarkan dan hanya diberi waktu hidup 12 tahun lagi.
Masinton juga termasuk inisiator hak angket KPK.

Masinton disebut penyidik senior KPK Novel Baswedan sebagai salah satu yang enam politikus DPR yang mengancam terdakwa Miryam S Haryani.

2. Arteria Dahlan

Dapil: Jawa Timur VI
Dilantik menjadi Pejabat Antar Waktu (PAW) DPR-RI periode 2014-2019 pada 23 Maret 2015 menggantikan Djarot Syaiful

Hidayat yang kini menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta; bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam

negeri, otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi dan kepemiluan.

6 Oktober 2015- Mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. Masinton mendukung KPK

dibubarkan dan hanya diberi waktu hidup 12 tahun lagi. Sebagai anggota fraksi PDIP kompak mendukung revisi UU PK.

3. Junimart Girsang

Dapil: Sumatera Utara III
Anggota DPR RI periode 2014-2019 Junimart bertugas di Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Kepolisian.
Sempat bertugas sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), namun Maret 2016 Junimart dicopot.
6 Oktober 2015- Mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Masinton mendukung KPK dibubarkan dan hanya diberi waktu hidup 12 tahun lagi. Sebagai anggota fraksi PDIP kompak mendukung revisi UU PK.

4. Eddy Kusuma Wijaya

Dapil: Banten III
Dilantik sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Herdian Koosnadi yang ditangkap dan dipenjara karena kasus

korupsi oleh KPK. Menjadi anggota DPR periode 2014-2019, bertugas di Komisi III yang membidangi Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Risa Mariska (Wakil Ketua Pansus)

Dapil: Jawa Barat VI
Anggota DPR RI periode 2014-2019, bertugas di bidang Komisi III yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pada 6 Oktober 2015 – Risa Mariska mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

6. Adian Yunus Yusak

Dapil: Jawa Barat V
Anggota DPR RI periode 2014-2019, bertugas di Komisi VII yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup.

Golkar

1. Bambang Soesatyo

Dapil: Jawa Tengah VII
Dua kali menjabat sebagai anggota DPR dari periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Bertugas di Komisi III DPR yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi

Pemberantasan Korupsi.
Nama Bambang disebut penyidik senior KPK Novel Baswedan sebagai salah satu dari enam anggota DPR yang mengancam

Miryam S Haryani.

2. John Kennedy Aziz

Dapil: Sumatera Barat II
Anggota DPR periode 2014-2019; bertugas di Komisi III dan Badan Legislasi. Kemudian 2015-2016 pindah ke Komisi IX dab Badan Anggaran.

3. Agun Gunandjar.

Dapil: Jawa Barat X
Anggota DPR RI selama lima periode, dari 1997-1999, 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014, dan 2014-2019.
Banyak bertugas di Komisi II yang membidangi Dalam Negeri, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pertahanan dan Reforma Agraria, dan Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan.
Agun adalah Ketua Fraksi Golkar di MPR-RI dan juga Ketua Komisi II di DPR-RI pada periode 2009-2014.

Di 2014 ini Agun bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Sejak Maret 2015, Agun dipindahkan ke Komisi VI.
Nama Agun disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto. Dalam surat dakwaan, KPK menyebut ada

nama Agun ketika Andi Agustinus (Andi Narogong) membagikan uang itu di ruang kerja (almarhumah) Mustokoweni pada

kurun waktu September-Oktober 2010. Disebutkan dalam surat dakwaan itu, Agun menerima USD 1 juta.

4. Adies Kadir

Dapil: Jawa Timur I
Anggota DPR RI periode 2014-2019.
2015-2016 bertugas di komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Lalu, Adies bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan.
Namun, di periode pertama sidang 2015-2016, Adies kembali lagi ke Komisi III.

Januari 2016, ia juga menempati posisi sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.
Adies juga sempat dimutasi menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Budi Supriyanto, pada

November 2015, menjelang proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait

negosiasi perpanjangan kontrak PT.Freeport Indonesia.
Pada 6 Oktober 2015 – Adies Kadir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

5. Mukhammad Misbakhun

Dapil: Jawa Timur II
Anggota DPR RI periode 2014-2019, bertugas di Komisi XI yang membidangi keungan, perencanaan, pembangunan dan perbankan.
Sebelumnya, Misbakhun merupakan anggota fraksi PKS periode 2009-2014 yang bertugas di Komisi X.
Pada 6 Oktober 2015, M. Misbakhun mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

PPP

1. Arsul Sani

Dapil: Jawa Tengah X
Anggota DPR RI peridoe 2014-2019 dan bertugas di Komisi III yang membidangi Komisi III yang membidangi hukum, HAM

dan keamanan.
Ikut meneken usulan hak angket KPK yang disebut partainya sebagai inisiatif pribadi.

2.Anas Thahir

Dapil: Jawa Timur III
Anggota DPR RI periode 2014-2019, bertugas di Komisi X yang membidangi pemuda, olahraga, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata dan kebudayaan.

NasDem

1. Taufiqulhadi (Wakil Ketua Pansus)

Dapil: Jawa Timur IV
Anggota DPR RI periode 2014-2019 bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif dan pemuda dan olahraga.

Pada April 2015, Taufiqulhadi mutasi komisi dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.
Pada 6 Oktober 2015 – Taufiqulhadi mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.
Mengapresiasi dan memberikan dukungan untuk KPK dalam upayanya memberantas korupsi, namun tetap mendorong hak angket digulirkan kepada KPK.
Inisiator hak angket KPK dan menjadi perwakilan pengusung yang membacakan sederet alasan hak angket digulirkan.

2. Ahmad HI M. Ali

Dapil: Sulawesi Tengah
Anggota DPR periode 2014-2019, bertugas di Komisi V yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika.

Hanura
Dossy Iskandar (Wakil Ketua Pansus)
Dapil: Jawa Timur VIII
Anggota DPR RI periode 2014-2019, bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Inisiator hak angket KPK.

PAN
1. Muslim Ayub
Dapil: Nangroe Aceh Darusasalam I
Anggota DPR RI periode 2014-2019, bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

2. Daeng Muhammad
Dapil: Jawa Barat VII
Anggota DPR RI periode 2014-2019, bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.
Ikut meneken hak angket KPK karena murni idealisme semata.

3. Mulfachri Harahap
Dapil: Sumatera Utara I
Anggota periode 2014-2019, bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.
Mendukung revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

 

 

 

Equityworld Futures