Equityworld futures – Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ikut bersuara soal isu dwi kewarganeraan yang akhir-akhir jadi pembahasan di masyarakat. Legalkan Dwi Kewarganegaraan

 

PSI mendorong dwi kewarganegaraan dilegalkan.

Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan jutaan diaspora Indonesia di banyak negara menghadapi pilihan yang sulit.

Mereka memiliki karier dan kehidupan yang baik di negara-negara mereka hidup sekarang, mereka juga memiliki cinta pada

Indonesia sebagai Ibu Pertiwi.

“Namun dengan UU Kewarnegaraan sekarang, mereka terpaksa menanggalkan status WNI bila mengajukan status warganegara setempat.

Mereka ‘dipaksa’ keluar dari WNI,” kata Isyana dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (16/5/2016).

Isyana memberi contoh penyanyi Anggun C Sasmi yang sukses meniti karir sebagai penyanyi internasional di Prancis dan mengajukan kewarganegaraan Prancis.

Menurut Isyana, sebenarnya Anggun hanya ingin memperlancar karier di sana, namun terpaksa menanggalkan status WNI karena tuntutan UU Kewarganegaran.

“Sudah semestinya kita melakukan revisi terhadap UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang masih tidak mengakui dwi kewarganegaraan,” ujarnya.

Isyana mengatakan pengakuan terhadap dwi kewarganergaan merupakan janji politik Presiden Joko Widodo saat bertemu

masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden Washington DC, Amerika Serikat, 26 Oktober 2015 lalu.

Jokowi telah berjanji mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU dwi kewarganegaraan yang saat ini sudah masuk Prolegnas DPR.

Masih kata Isyana, pengakuan terhadap dwi kewarganegaraan juga terbukti meningkatkan Gross national product (GNP).

Ada studi yang dilakukan oleh tim TFIK (Taskforce Imigrasi dan Kewarganegaraan) membuktikan adanya peningkatan GNP

sejak diberlakukannya dwi kewarganegaraan oleh negara-negara berkembang seperti Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, India, dan Filipina.

Selain itu, pengakuan terhadap dwi-kewarganegaraan melindungi ‘aset’ bangsa yang berupa tokoh-tokoh potensial yang diincar oleh negara lain.

Salah satu contoh, menurut Isyana, Ahmed Zewail peraih Nobel 1999 warga negara Mesir yang kemudian memiliki kewarganegaraan kedua: Amerika Serikat.

Saat ia meraih Nobel tetap diakui sebagai kewarganegaraan Mesir dan menjadi kebanggaan bangsa Mesir, meski juga punya kewarganegaraan AS.

 

Setelah dia meninggal satu pekan lalu, 7 Agustus 2016, dia minta dikebumikan di Mesir.

“PSI mendesak DPR untuk segera merevisi UU Kewarganegaraan dengan mengakomodir aspirasi pengesahan hak dwi kewarganegaraan.” pungkasnya.

 

Sumber: Detik.com