Jakarta -Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun baru saja disetujui. Namun, pemerintah berencana mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Rencana ini digulirkan karena pemerintah perlu menyelesaikan dua kebijakan penting yaitu PMN atau penyertaan modal negara ke BUMN serta tax amnesty atau pengampunan pajak.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk tahun depan pemerintah akan mencairkan PMN sebesar Rp 40,4 triliun. “Pembahasan pencairan akan dilakukan waktu pengajuan APBN-P. Kami rencanakan APBN-P sekitar kuartal I-2016,” ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Bambang memastikan pembahasan ulang tersebut tidak akan menganggu rencana kerja dari BUMN. Termasuk BUMN yang tengah menggarap proyek-proyek besar dari pemerintah, seperti jalan tol dan yang lainnya.

‎”PMN BUMN nanti kita urus. Kebiasaan kita pun ketika cairkan PMN kondisi normal, jarang yang semester I, kebanyakan semester II. Ada PP d (Peraturan Pemerintah) dulu yang harus disiapkan,” ujar mantan Wakil Menteri Keuangan itu.

Sedangkan untuk tax amnesty, menurut Bambang, pemerintah sedang menunggu perampungan dari Rancangan Undang-undang (RUU) yang disiapkan oleh DPR. Ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

“Soal APBN P kita buat cepat juga memang ada kaitannya dengan tax amnesty,” kata Bambang.

Menurut Bambang, mempercepat pembahasan tentang pengampunan pajak akan berpengaruh terhadap ruang fiskal yang dimiliki pemerintah untuk mendorong pembangunan.

“Itu yang bisa kasih ruang fiskal yang lumayan, baik dari penerimaan yang sifatnya langsung maupun basis pajak yang membesar,” tukasnya.

sumber : detik.com