Jakarta -China dipastikan menjadi investor kereta cepat Jakarta-Bandung. Kecepatan kereta minimum 250 km/jam. Tidak akan ada dana pemerintah dan jaminan negara dalam proyek ini.

Demikian disampaikan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, dalam Press Gathering di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

“Sepemahaman saya high speed rail (HSR) di atas 250km/jam. Jalur Jakarta-Bandung cukup atraktif bagi penumpang, maka butuh kecepatan minimum 250 km/jam. Pilihan kami di antara kedua tawaran tersebut sangat menaruh poin penting pada struktur finansial. Medium speed itu cerita lain lagi. Ini HSR,” jelas Rini.

Soal proyek ini, Rini menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah membatalkan atau menolak. Namun, Jokowi tidak mau menggunakan uang dan jaminan negara dalam proyek tersebut.

China menyingkirkan Jepang yang tidak bisa menggarap proyek ini tanpa anggaran dan jaminan dari pemerintah.

“Ini B to B transaksi. Ini joint venture, bukan proyek pemerintah. Betul-betul antar perusahaan BUMN Indonesia dengan China,” ungkap Rini.

Dalam penjelasannya, Rini mengatakan, proyek kereta cepat ini berbeda dengan mass rapid transit (MRT). Untuk MRT, Jepang menjadi investor dan menggunakan dana negara, karena ini tujuannya untuk kebutuhan transportasi publik. Sementara kereta cepat adalah untuk bisnis dan transfer teknologi.

“Proposal penawaran HSR yang diterima adalah penawaran yang tidak menggunakan anggaran pemerintah. MRT itu dibangun atas dasar tuntutan pertumbuhan, mendorong ekonomi, infrastruktur, jalur ini harus dibangun,” jelas Rini.

“Pemerintah tidak menolak, pemerintah tidak mau menjadi pelaksana. Itu poin yang harus digarisbawahi,” tegas Rini.