Jakarta -Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut ada permainan mafia di pulsa listrik (token) atau listrik pintar PT PLN (Persero). Namun hal tersebut dibantah Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Menurut Sofyan, potongan listrik yang dimaksud Menko Rizal Ramli berasal dari dana administrasi dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

“Misal dia beli listrik prabayar Rp 100.000, tapi dia beli 2 sampai 3 kali (Rp 50.000 atau Rp 20.000). Kadang-kadang harga pulsa listriknya terpotong biaya administrasi,” sanggah Sofyan, usai rapat sektor kelistrikan, di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).

Sebelumnya di tempat yang sama, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan ada permainan mafia di pulsa listrik atau listrik prabayar. Salah satu indikasinya masyarakat beli pulsa listrik Rp 100.000 tapi pulsa listrik yang didapatkan hanya senilai Rp 73.000.

“Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000,” kata Rizal. Rapat ini juga dihadiri Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Seperti dikutip dalam situs PLN, besaran pulsa listrik (listrik pintar) antara golongan berbeda-beda. Nilai Rp 100.000 untuk beli pulsa listrik, untuk golongan rumah tangga 450-900 volt ampere (VA) dengan golongan 1.300 sampai 3.500 VA nilai kilo Watt hour (kWh) atau pulsa listriknya pasti berbeda-beda. Karena tarifnya berbeda-beda, tarif 2.200 VA bahkan yang 3.500 VA jauh lebih mahal dibandingkan golongan 1.300 VA.

Dalam transaksi pembelian pulsa listrik, ada potongan biaya administrasi, ada juga biaya PPJ yang masing-masing daerah berbeda-beda. Besaran biaya PPJ pun berbeda-beda ketika membeli pulsa listrik Rp 100.000-Rp 1.000.000.

 

Sumber: Detik.com