Equity World Futures -Pemerintah baru saja menggelar rapat dengan Badan Anggaran DPR. Rapat ini membahas pendapatan, defisit, dan pembiayaan pemerintah dalam asumsi APBNP 2016. Rapat dihadiri Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, Dirjen Migas IGN Wiratmadja Pudja, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Pada rapat dengan banggar DPR kali ini, pemerintah mengusulkan angka berbeda pada ICP yang ditetapkan komisi VII kemarin. Pemerintah mengusulkan US$ 40/barel. Sebab, apabila ICP ditetapkan pada US$ 45/ barel defisit anggaran akan naik.

Selain itu target lifting minyak bumi sebesar 820.000 barel/hari dan lifting gas 1,150 juta barel setara minyak per hari pemerintah setuju dengan asumsi yang diputuskan komisi VII DPR. Kemudian angka cost recovery yang diputuskan komisi VII sebesar US$ 9 miliar.

“Ada satu lagi, angka yang penting yaitu cost recovery yang diputuskan komisi VII untuk diturunkan menjadi US$ 9 miliar, penurunan ini bisa memberikan dampak kepada produksi minyak kita,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Rapat ini sempat di skors selama 1 jam kemudian kembali di skors sampai besok jam 10.00. Banggar memberikan keputusan sementara ICP di angka US$ 40, lifting minyak 820.000 barel/hari, lifting gas 1,150 juta barel setara minyak/hari, dan cost recovery US$ 8 miliar.

“Rapat ini kembali kita skors sampai besok jam 10.00 WIB dengan ICP di angka US$ 40 barel/ hari, lifting minyak 820.000 barel/hari, lifting gas 1,150 juta barel setara minyak/hari, dan cost recovery US$ 8 miliar silahkan bapak menghitung dan disampaikan hasilnya besok,” ujar Pimpinan Rapat, Kahar Muzakir.