Jakarta -Pemerintah provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan pertemuan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) di Gedung Daerah, Tanjung Pinang, Senin, (19/10/2015). Hadir dalam rapat tersebut Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana beserta pejabat di lingkungan Pemprov Kepri dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Djoko Saputro, beserta pejabat PGN.

Rapat Koordinasi Pemprov Kepri dengan PGN itu, membahas tindak lanjut rencana kerja sama pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi dari Natuna, untuk dimanfaatkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Terutama wilayah Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ).

Permintaan gas bumi di Batam misalnya, terdapat kebutuhan untuk 104 galangan kapal. Di Karimun sudah ada MoU dengan penyedia pembangkit listrik swasta untuk memenuhi industri, antara lain Saipem untuk membuat rig. Sedangkan di Bintan untuk industri pariwisata dan kelistrikan.

Gubernur Kepri, Agung Mulyana, mendorong agar rencana ini segera terealisasi, terutama agar sumber gas di Kepri dapat dimanfaatkan untuk rakyat Kepri. Apalagi kegiatan ini sudah dirintis sejak Januari lalu melalui MoU antara Pemprov Kepri dengan PGN, dan kini tinggal dilanjutkan.

Potensi besar cadangan gas yang dimiliki oleh Kepri selama ini tidak dinikmati oleh rakyat Kepri. Sumur gas di Natuna yang dialirkan melalui Pipa WNTS ke Singapura sudah beroperasi lebih dari 14 tahun, dan sudah mencapai nilai keekonomiannya, sehingga sudah saatnya untuk memberikan kontribusi kepada rakyat Kepri.

Gubernur Kepri menyatakan, diperlukan sinergi antar pemerintah Provinsi Kepri dengan PGN, dengan demikian penyaluran alokasi gas ke Kepri dapat berjalan lancar. Gubernur juga mengajak PGN menemui Menteri ESDM, untuk mempercepat pengeluaran izin dan penyediaan alokasi gas, sehingga dapat segera dibangun infrastruktur yang dibutuhkan.

“Saya tegaskan bahwa rakyat Kepri ini memang punya hak atas gas dari Natuna yang selama ini mengalir semuanya ke Singapura dan Malaysia. Oleh karenanya, menindaklanjuti hal ini, PGN dan Gubernur harus sama-sama menemui Menteri. Saya akan berusaha membantu meyakinkan menteri untuk hal ini. Dan kami akan minta alokasi gas untuk masyarakat Kepri melalui skema participating interest, sehingga rakyat dapat menikmati energi murah. Karena memang masyarakat Kepri punya hak, dan saya minta ini bukan untuk saya” tegas Agung.

Selain Batam dan Bintan, Agung juga meminta PGN untuk memberi porsi yang sama terhadap Kabupaten Karimun, dalam pengembangan infrastruktur gas dari Natuna. dimaksud. “Pengembangan ini harus memasukkan Karimun. Ingat kita terikat dengan Undang-Undang FTZ yakni Batam, Bintan, dan Karimun. Dan menyangkut pengembangan pemanfaatan gas ini, Karimun harus masuk dalam rencana. Karena yang saya lihat ini hanya Batam dan Bintan saja. Batam, Bintan, dan Karimun harus berkembang secara bersama-sama,” kata Agung.

PGN, kata Agung lagi, harus menguatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah karena hal ini berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Terutama menyangkut kawasan-kawasan potensial berkembang dan kawasan yang padat penduduk, kemudian dikombinasikan akan kebutuhan gas yang ada.

“Semua akan berkesinambungan. Termasuk ketersediaan gas ini akan berdampak juga dengan kesiapan masyarakat Kepri dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dan tentu kita tidak mau masyarakat kita hanya akan menjadi babu bagi negara-negara tetangga kita. Makanya agar semua ini berkah, kita butuh sinergi yang baik,” ujar Agung.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Djoko Saputro, mengatakan PGN sangat serius untuk mengembangkan infrastruktur di Kepri agar gas dari Natuna dapat dimanfaatkan bagi masyarakat di Kepri. “Saat ini hanya PGN yang memiliki jaringan pipa gas dan berpengalaman dalam pengembangan pipa gas bumi untuk kepentingan domestik di wilayah Kepri,” kata Djoko.

PGN mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional melalui pengaliran gas ke dalam negeri, sementara selama ini gas dari Natuna seluruhnya mengalir ke Singapura melalui pipa bawah laut.

“Pengembangan infrastruktur ini akan kami lakukan agar gas dari Natuna dapat mengalir secara langsung ke Kepri,” kata Djoko.

PGN, kata Djoko, membutuhkan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. “Antara lain izin hak khusus dari Menteri ESDM. Dan kami membutuhkan dukungan dari Gubernur Kepri maupun walikota dan bupati di wilayah Provinsi Kepri beserta instansi terkait lainnya,” kata Djoko.

 

Sumber: Detik.com