Jakarta -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan aturan khusus untuk menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di daerah. Setelah aturan ini terbit, maka setiap Gubernur wajib mematuhi dengan mencabut IUP bermasalah itu.

Jika tidak, maka ada konsekuensi berupa pengurangan hingga pencabutan dana alokasi umum (DAU) ke daerah.

“Gubernur harus mau ikut sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintah Daerah). Kita akan berikan guidiance. Kalau nggak mau (mengikuti Permen ESDM) urusannya dengan Kemendagri. Kemendagri yang akan memberi konsekuensi,misalnya dikurangi DAU-nya,” ujar Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, ‎Rabu (18/11/2015).

Bambang mengatakan, dalam pertemuan di Bangka 2 pekan lalu telah disepakati aturan penertiban IUP bermasalah atau biasa disebut non clean and clear (CnC) melalui Peraturan Menteri ESDM .

“Dalam pertemuan di Bangka kemarin, kita memutuskan ESDM akan menerbitkan Permen bagaimana menyelesaikan IUP yang non CNC seandainya dilakukan pencabutan oleh gubernur. Sebelum Desember Permen-nya,” kata Bambang.

Sebagai informasi, masih banyak IUP yang belum CnC. Dari jumlah total sebanyak 10.364 IUP, baru 6.404 IUP yang telah CnC. Sisanya, sebanyak 3.960 IUP belum berstatus CnC.

Untuk mendaparkan status CnC, perusahaan tambang pemegang IUP harus memenuhi syarat administrasi dimana wilayahnya tidak boleh tumpang tindih dengan wilayah IUP lain, dokumen penerbitan IUP-nya harus sesuai dengan ketentuan Undang Undang, kerusakan lingkungan yang dihasilkan tidak melampaui ambang batas,‎ serta membayar royalti.

Bambang menambahkan, Kementerian ESDM segera menggelar rapat dengan semua gubernur dan polda dari seluruh Indonesia untuk membahas mekanisme pencabutan IUP non CnC.‎ Diharapkan penertiban bisa dimulai pada akhir 2015 ini.

“Kita akan mengadakan rapat dengan seluruh gubernur ditambah kepolisian dari polda-polda untuk membahas 3.960 IUP non CnC yang kita bahas sesuai klasifikasinya. Permen ESDM akan memberi panduan apakah dicabut atau dibatalkan. Kita harapkan akhir tahun ini dapat diselesaikan,” paparnya.

 

sumber : detik.com