Equityworld Futures – Pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024 bakal dilangsungkan malam ini dengan kandidat Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ahmad Muzani. Bagaimana tata cara pemilihan Ketua MPR?

Dirangkum detikcom, Kamis (3/10/2019), perihal pemilihan Ketua MPR tertuang dalam Tata Tertib MPR tentang Tata Cara Pemilihan Ketua MPR. Pasal 21 menyebutkan soal opsi voting.

Opsi voting atau pemungutan suara ini tentu bisa terjadi dengan satu kondisi. Andai musyawarah mufakat tak tercapai, voting baru bisa dilakukan.

Sebagai gambaran, Bamsoet yang diusulkan Fraksi Partai Golkar sampai pagi ini telah mengantongi dukungan lebih dari 300 suara yang berasal dari 5 partai yakni PDIP (128 kursi), Golkar (85 kursi), NasDem (59 kursi), PAN (44 kursi) dan PPP (19 kursi). Total suara yang dikantongi Bamsoet mencapai 335.

Sementara itu, Partai Gerindra mengaku telah melakukan lobi-lobi politik terhadap seluruh fraksi di parlemen, termasuk unsur DPD. MPR sendiri memiliki 711 anggota yang berasal dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD RI.

Berikut ini tata cara pemilihan ketua MPR berdasarkan Tata Tertib MPR:

Pasal 21
(1) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) tidak tercapai, pemilihan Ketua MPR dilakukan melalui pemungutan suara dengan langkah sebagai berikut:
a. pemungutan suara;
b. penghitungan suara; dan
c. penetapan hasil penghitungan suara.
(2) Langkah pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
a. pemanggilan nama Anggota MPR secara berurutan berdasarkan daftar hadir per Fraksi dan Kelompok DPD;
b. Anggota MPR yang disebutkan namanya menukarkan kartu bukti hadir dengan kartu suara;
c. Anggota MPR yang telah memiliki kartu suara melakukan pemilihan di bilik suara yang telah disiapkan oleh petugas; dan
d. setelah menggunakan hak suaranya, Anggota MPR memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara dan kembali ke tempat duduk semula.
(3) Langkah penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
a. petugas menghitung kartu bukti hadir dan kartu suara di hadapan para saksi;
b. jika kartu bukti hadir dan kartu suara telah sesuai dengan jumlahnya, selanjutnya petugas menyebutkan pilihan dari tiap kartu suara di hadapan para saksi;
c. petugas mencatat perolehan suara dalam lembar hasil pemungutan suara; dan
d. lembar hasil pemungutan suara ditandatangani para saksi di akhir penghitungan suara.
(4) Langkah penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
a. petugas menyampaikan lembar hasil pemungutan suara yang telah ditandatangani para saksi kepada pimpinan sidang; dan
b. pimpinan sidang mengumumkan dan mengesahkan hasil pemungutan suara.
(5) Para saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) Anggota MPR perwakilan dari tiap Fraksi dan Kelompok DPD.
(6) Bentuk kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal MPR atas persetujuan Pimpinan Sementara MPR.

Equityworld Futures

Equityworld Futures