IDI: Dokter Hanya Hilir, Lemahnya Pengawasan Bikin Vaksin Palsu Bisa Masuk
Equityworld Futures – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menolak jika seluruh kesalahan terkait peredaran vaksin palsu dibebankan sepenuhnya ke pihak dokter atau tenaga medis lainnya.
Sekretaris Jenderal IDI Adib Khumaidi menilai ada yang salah dari sistem pengawasan.

“Kita prinsipnya harus menjelaskan ke masyarakat, ada yang namanya proses distribusi ada pengawasannya seperti apa,

mari sama-sama kita buka, dokter dan rumah sakit, pihak Kemenkes, kepolisian juga BPOM.

Saya yakin tidak ada dokter yang sengaja memberikan vaksin palsu,” kata Adib saat berbincang dengan detikcom Senin

(18/7/2016).

Adib menangkap adanya kesan pembiaran dari pihak yang berwenang sehingga kasus ini baru terungkap tahun ini.

Padahal, peredaran vaksin palsu sudah ada sejak tahun 2003 silam.

“Dari 2003 sampai 2016 ini telah terjadi, kemudian ada proses pembiaran apakah pengawasannya semakin lemah atau pengawasan terhadap distibutor obat semakin melemah?

Harus dilihat dari hulu sampai hilir, jangan hilirnya saja,” jelas dia.

Ditambahkan dia, ada rantai distribusi peredaran vaksin palsu yang di dalamnya ada peran Dinas Kesehatan,

Kementerian Kesehatan dan juga BPOM.

“Yang harus dilakukan oleh Kemenkes adalah pengawasan, ada peran Dinkes juga.

Proses juga dilakukan dari pengawasan BPOM. Sekali lagi, apakah ada keinginan dari pihak dokter? Saya rasa tidak,
dokter tidak bisa membedakan apakah vaksin palsu atau tidak karena mereka adalah user atau pemakai alat kesehatan atau obat,” ungkap dia.

“Distributor yang mendistribusikan ini mungkin resmi,

yang bisa menentukan adalah proses pengawasan melalui uji sampel daklam hal ini adalah BPOM,” sambung dia.

Untuk diketahui, pihak Bareskrim Mabes Polri sebelumnya telah menetapkan 23 tersangka terkait peredaran vaksin palsu ini. Ke-23 tersangka berasal dari mulai dokter hingga distributor vaksin.

Tetapi pengusutan kasus vaksin palsu ini tak hanya berhenti sampai di sini

“Penyelidikan masih berlangsung dan tak berarti berhenti di sini.

Penegakan hukum harus penuhi kaidah hukum bukti dan fakta,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya dalam diskusi ‘Jalur Hitam Vaksin Palsu’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).
sumber : detik.com