Equityworld Futures – Kisruh soal utang antara ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih berlanjut.

Tudingan sesat sudah dilontarkan kedua belah pihak untuk pengelolaan utang ini.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pidato saya di sidang tahunan MPR yang meminta pemerintah memperbaiki manajemen pengelolaan utang sebagai politis dan menyesatkan. Jadi siapa yang menyesatkan?,” ujar Zulkifli dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, (23/8/2018).

Zulkifli berargumen, pernyataan yang ia utarakan adalah berdasarkan Nota Keuangan 2018. Dia menjelaskan dalam dokumen Nota Keuangan 2018 tidak terdapat pos pembayaran pokok utang senilai Rp 396 triliun yang dimaksud Sri Mulyani.

“Kami hanya menemukan pos pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun dan pembiayaan utang Rp 399 triliun (mendekati Rp 400 triliun),” imbuh dia.

Dia juga mensimulasikan jika pembayaran pokok utang yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 396 triliun benar, maka akan ditambahkan dengan pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun.

“Ini artinya total beban utang yang sebenarnya adalah Rp 634 triliun. Karena kita tidak mungkin membayar utang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunga setiap tahun,” ujar dia.

Zulkifli menambahkan angka Rp 634 triliun itu setara dengan 5,71 kali lipat anggaran kesehatan yang sebesar Rp 111 triliun. Kemudian 10,56 kali lipat dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Zulkifli Hasan juga menyoroti pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa utang yang ada sekarang adalah warisan dari utang dari pemerintahan terdahulu.

Zulkifli pun menyindir Sri Mulyani pernah jadi bagian pemerintahan terdahulu yakni periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

“Saya rasa ibu lupa bahwa ibu juga sempat menjadi bagian pemerintahan SBY,” kata Zulkifli Hasan.

Terakhir, Zulkifli bilang bahwa dia sebagai Menteri Kehutanan periode 2014-2019 tak bisa membuat kebijakan soal utang. Tapi menurutnya Sri Mulyani sebagai Menkeu era SBY punya kewenangan untuk itu.

“Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan era Pak SBY dulu jelas punya kewenangan untuk menentukan berapa banyak kita berutang dan berapa bunganya. Kenapa sekarang malah menyalahkan masa lalu?” tanya Zulkifli.

Equityworld Futures

Equityworld